Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan

Persiapan Penerapan Penangkapan Ikan Terukur Zona VI WPP 712

Lamongan - Dalam rangka persiapan penerapan Penangkapan Ikan Terukur di Zona VI WPPNRI 712 (Perairan Laut Jawa), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong melakukan koordinasi dengan mengundang beberapa UPT Pelabuhan Pusat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Akademisi serta LSM dari 8 Provinsi yang berada di WPPNRI 712, bertempat di Hotel Swiss-Bellin Airport Surabaya, 8-9 November 2022

Kepala PPN Brondong, Ibrahim, selaku Koordinator Eksekutif Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI 712 dalam arahannya berharap dukungan dan persiapan para komisi dari 8 Provinsi dalam rangka penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang pelaksanaanya berupa penarikan PNBP Pasca Produksi yang akan dilaksanakan pada 1 Januari 2023 mendatang.

Fery Sutyawan, selaku Koordinator Kelompok SDI Laut Pedalaman, Teritorial, Perairan Kepulauan, dan Kelembagaan WPP, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, sebagai Narasumber memaparkan terkait "Revitalisasi UPP WPPNRI 712 Dalam Mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur".

Struktur Lembaga Pengelolaan Perikanan di WPPNRI lanjut Fery, diperlukan adanya Panel Ilmiah dan Panel Konsultatif dari perwakilan masing-masing provinsi.

Very Purwo Nugroho, selaku Subkoordinator Kepelabuhanan Perikanan DKP Jawa Timur memaparkan terkait Dukungan dalam Pelaksanaan PIT berupa Updating Data Perikanan, Sarana Prasarana di Pelabuhan Perikanan, Optimalisasi Perijinan Pusat dan Daerah, dan Tenaga/SDM di Pelabuhan Perikanan.

Tri Joko Lelono, selaku akademisi FPIK Universitas Brawijaya Malang, siap mendukung dalam hal monitoring harga ikan dan pengupayaan keterlibatan mahasiswa dalam hal pendataan.

Suwarsih, selaku Akademisi FPIK Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, terkait dukungan terhadap PIT siap membantu dalam melakukan perhitungan potensi Sumber Daya Ikan.

Sebagai agenda terakhir adalah Penyampaian Resume Persiapan Penerapan PIT terkait Usulan Tim untuk Penguatan LPP WPPNRI 712, dan Isu Rencana Aksi yang digunakan untuk menyusun rekomendasi dalam mengoptimalkan pengelolaan SDI dan kesejahteraan nelayan di WPPNRI 712.
 

© Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.