Provinsi Gorontalo diapit oleh dua perairan yakni perairan Teluk Tomini disebelah selatan Gorontalo dan disebelah utara laut Sulawesi. Kedua perairan laut tersebut sesuai dengan Keputusan Mentri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Kep.45/Men/2011 Tentang Estimasi Produksi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) masuk dalam WPPRI 7.15 yang meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Serau dan Teluk Berau di perkirakan potensi lestarinya 379.400 Ton/Tahun, Sedangkan untuk peraiaran Laut Sulawesi termasuk pada wilayah WPPRI 7.16 yang meliputi perairan Laut Sulawesi dan Perairan Utara Pulau Halmahera di perkirakan memiliki potensi 230.900 Ton/Tahun.

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Ikan di WPPRI 7.15 tersebut diatas dilakukan oleh masyarakat nelayan yang berada di pesisir perairan yang mendiami WPPRI 7.15 termasuk nelayan yang berdomisili di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. Jenis alat tangkap yang di gunakan sebagian besar Nelayan adalah Pukat Cincin, Jaring Pukat (Purse Seine), Pancing (handline), dan Pukat Nike. Hasil tangkapan ikan masyarakat nelayan Kota Gorontalo didaratkan di Pelabuhan Perikanan Tenda.

Pangkalan Pendaratan Ikan Tenda Terletak 0⁰30’38.23 Lintang Utara dan 123⁰3’35.61 Bujur Timur dan merupakan satu-satunya pangkalan pendaratan ikan / PPI yang ada di Kota Gorontalo, beralamat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi. Pengoperasian PPI Tenda ini di mulai sejak tahun 1985 yang berbentuk badan pengelola PPI Sesuai SK Gubernur Sulawesi Utara No.234 Tahun 1985. Pendaratan ikan Tenda sejak Tahun 1985 melalui dana Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo dilakukan pembangunannya yang meliputi Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang, namun masih dalam kondisi minimal.

Pemanfaatan tempat pendaratan ikan Tenda sejak Tahun 1985 sampai saat ini dengan melakukan Fungsi Pelayanan Pelabuhan Perikanan sesuai dengan  Permen Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.08/MEN/2012 Tentang  Pelabuhan Perikanan yakni fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan tetapi baru beberapa fungsi yang dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Gorontalo di bawah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota Gorontalo.

Sejalan dengan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan pembagian kewenangan urusan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada urusan Kelautan dan Perikanan, bahwa salah satu kewenangan Kepelabuhanan Perikanan adalah menjadi urusan kewenangan Kabupaten/Kota adalah Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Atas dasar kewenagan tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan akan melakukan pengelolaan Pelabuhan Perikanan.

Pembagian kewenangan urusan dibidang kelautan dan perikanan untuk daerah provinsi adalah urusan perikanan tangkap, pengawasan serta pesisir laut, dengan kewenangan tersebut maka unsure pengelolaan perikanan tangkap, pengawasan dan pesisir laut menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.  Adapun tanggung jawab tersebut diimplikasikan dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat mulai menyiapkan perangkat sarana dan prasarana dan fasilitas kepentingan masyarakat perikanan.

Sebagaimana peraturan daerah provinsi Gorontalo No 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi gorontalo yang salah satunya adalah pembentukan dinas kelautan dan perikanan  provinsi gorontalo serta peraturan gubernur gorontalo No 70 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan. Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kelautan dan perikanan provinsi gorontalo mengamanatkan secara umum untuk mengoptimalkan pelayanan public (Public Service), pemberdayaan masyarakat (Empowering) dan pengembangan ekonomi (economic develovment) bidang kelautan dan perikanan.

Dengan melihat ketiga tugas tersebut tentunya harus dilakanakan secara cepat, tepat, efektiv dan efisien  akan sulit terlaksana mengingat kondisi geografis provinsi Gorontalo yang begitu luas dan jumlah masyarakat pesisir begitu banyak tidak mungkin bisa dlayani secara cepat rentang kendalinya cukup jauh.  Berangkat dari kondisi tersebut diatas maka untuk mewujudkan tujuan dibentuknya dinas kelautan dan perikanan Provinsi Gorontalo perlu membentuk unit pelaksana teknis dinas sesuai dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pembentukan UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan terhadap masyarakat pesisir/perikanan masyarakat akan lebih terlayani dengan mudah, cepat, murah dan tepat sasaran.