#SahabatBahari, hari ini telah dilaksanakan kegiatan Silaturahmi dan Apresiasi Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 di Sentul, Bogor (26/9).
Dalam laporannya, Dirjen Perikanan Tangkap, Lotharia Latif menyampaikan bahwa diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memperkuat silaturahmi, sinergi, dan kolaborasi di antara pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan serta apresiasi kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan juga bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam.
Lebih lanjut, Latif mengatakan kegiatan ini juga membangun komitmen bersama untuk mendukung penuh terwujudnya misi Presiden RI terpilih periode 2024-2029 khususnya terkait sektor kelautan dan perikanan, termasuk program ketahanan pangan dan makan bergizi.
Dalam kegiatan ini dibacakan Ikrar Pemangku Kepentingan Sektor Kelautan dan Perikanan yg dibacakan oleh perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan ini, telah diserahkan secara simbolis bantuan kepada korban bencana alam Gunung Ruang, Sulawesi Utara berupa Kapal Penangkap Ikan serta Alat Penangkapan Ikan sebanyak 106 unit kepada perwakilan korban.
Juga telah diberikan penghargaan secara simbolis Penerima Apresiasi Masyarakat Kelautan dan Perikanan yg telah memberikan kontribusi pada program-program ekonomi biru yg terdiri dari beberapa kategori.
Serta, diberikan juga penghargaan Adibakti Mina Bahari, yaitu penghargaan yg diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap aparatul sipil negara, unit kerja pelayanan dan non pelayanan publik serta para pemangku kepentingan terkait.
Selanjutnya, dalam sambutannya Menteri Trenggono menyampaikan bahwa 5 kebijakan ekonomi biru yg telah diusung diharapkan dapat terus dilanjutkan sehingga di masa yg akan datang Indonesia dapat menjadi pusat perikanan dunia.
Kegiatan ini dihadiri oleh 10.200 peserta, berasal dari unsur nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah ikan dan UMKM, pokmaswas, penyuluh perikanan, akademisi, LSM, pelaku usaha dan asosisasi, serta instansi pemerintah pusat dan daerah.
