PPN Brondong- Untuk meningkatkan ketaatan perijinan frekuensi radio pada masyarakat nelayan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo RI, membuka loket pelayanan perijinan Spektrum Frekuensi Radio Maritime On The Spot (MOTS) di Lobby Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Senin (2/9/2019).
Kepala seksi Sarana dan Pelayanan Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya, Henry Pribadi, mengatakan bahwa pembukaan loket MOTS di Lobby Kantor PPN Brondong ini dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2019 sampai 2 Nopember 2019 dengan jam operasional menyesuaikan loket PPN Brondong.
“Dibukanya loket MOTS di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong agar mempermudah bagi pemilik kapal untuk bisa mendaftar Perijinan Spectrum Frekuensi Radio Maritim On The Spot (MOTS).
Beliau juga menuturkan bahwa dibukannya loket layanan perijinan di Kantor PPN Brondong merupakan salah satu Pilot Project 2019, berdasarkan 1). Nota Kesepahaman (MoU) Menteri Kominfo dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) No: 14/MEN-KP/KB/XI/2017 atau No: 1532/MoU/M.KOMINFO/HK.03,02/11/2017, Tanggal 17 November 2017 tentang Pengembangan Sektor kelautan dan Perikanan melalui Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, 2). Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Sekjen Kementerian Kominfo No. 02/SJ/KKP/I/2018 atau No. 01/SJ/KOMINFO/HK.03.02/01/2018, Tanggal 18 Januari 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di sektor Kelautan dan Perikanan, 3). Deklarasi Komitmen Bersama antara Kominfo, KKP, DKP dan Hubla, Tanggal 30 Agustus 2018 di Pekalongan – Jawa Tengah,” jelasnya.
Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Ririn Sugihariyati, menyampaikan banyak terima kasih atas dibukannya loket pelayanan perijinan MOTS di PPN Brondong, “Saya Ucapkan banyak terima kasih atas dibukanya loket pelayanan perijinan Spectrum Frekuensi Radio Maritim On The Spot (MOTS) di PPN Brondong, ini awal kerjasama yang baik dan bisa dilanjutkan, tidak hanya 2 bulan pelaksanaan saja,” Ungkapnya.