Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan tindakan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing tidak hanya meliputi pencurian ikan, kesejahteraan nelayan, dan penenggelaman kapal. Namun juga meliputi perbatasan negara Indonesia dengan negara lain.
Oleh karena itu, butuh adanya kedaulatan yang akan menentukan program berkelanjutan demi kemakmuran rakyat Indonesia. Tentunya hal ini untuk menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo.
"Kita sadar 97 persen lebih wilayah laut itu tapal batas negara. Dan tapal batas itu identik dengan kedaulatan. Pekerjaan kita besar, harus mampu independen, dan menggunakan kedaulatan untuk membangun negeri kita menjadi poros maritim dunia," kata Susi dalam Rakornas di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (30/6).
Dengan demikian, lanjutnya, Satuan Tugas (Satgas) 115 yang terdiri dari sejumlah instansi antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Polri, Bakamla, dan Kejaksaan bisa menjaga kekompakan demi memerangi IUU Fishing. Terutama kompak dalam aturan-aturan yang selama ini tumpang tindih dan menjadi kendala dalam penanganan perkara.
Sehingga, Indonesia bisa menjadi negara pengekspor sumber daya laut terbesar dunia, dengan penghasil devisa terbesar dari lautnya, guna mensejahterakan bangsanya.
"Laut yang besar ini bisa menjadikan bangsa indo mandiri kalau mau menjadi pusat perputaran dari semua aktivitas maritim. Kita harus jaga penegak hukum, ahli hukum yang harus menentukan mana batas hukum yang harus kita jaga. Kedaulatan dengan hukum harus kita jaga," pungkasnya.