KKPNews, Jakarta – Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat meraih predikat unit kerja berkategori wilayah bebas korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Predikat penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti kepada Kepala PPN Pemangkat, Joko Supraptomo didampingi oleh Inspektur Jenderal, Andha Fauzie Miraza dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Narmoko Prasmadji dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Ballroom Gedung Mina Bahari III yang bertajuk “Revolusi Mental Menuju KKP Berintegritas”.
Predikat WBK diberikan kepada suatu unit kerja yang telah memenuhi syarat manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Hal ini sejalan dengan program percepatan reformasi birokrasi sebagai upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparatur negara seperti tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah memiliki nilai total minimal 75. Selain itu, juga harus memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5. (CP)