DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH MENYELENGGARAKAN RAPAT KOORDINASI DAERAH (RAKORDA) MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP TERKAIT PENETAPAN PPP BAJOMULYO SEBAGAI KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP Pada hari senin tanggal 21 Juli 2014 telah dilaksanakan Rakorda Minapolitan Perikanan Tangkap, bertempat di Ruang Pertemuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Rakorda ini terkait penunjukan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo sebagai kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Kepmen-KP/2013 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Rakorda dibuka oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Narasumber pada acara tersebut adalah Kasubdit Kelembagaan Usaha dan Kasubdit Invenstasi dan Permodalan Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (PUPI) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Bappeda Kabupaten Pati dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Hadir 25 peserta dari 22 instansi terkait antara lain Bappeda Kab. Pati, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Pati, Dinas Pekerjaan Umum Kab Pati, Dinas Perhubungan Kab Pati, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kab Pati, UPP III Juwana, Satker PSDKP Juwana, Satpol Airud Bajomulyo, TNI AL Juwana, Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo, Bank Mandiri Cabang Kab Pati, Bank BNI Cabang Pati, Bank Jateng Cabang Jateng, Kantor Kecamatan Juwana, Desa Bajomulyo, Desa Bendar, DPC HNSI Kab Pati, Asosiasi Nelayan Purse Seine Kab Pati, Forum KUB Kab Pati, KUD Sarono Mino serta dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan pertemuan adalah dalam rangka sosialisasi tentang minapolitan perikanan tangkap kepada instansi terkait dan stakeholders perikanan sehingga tercipta komitmen dan keterpaduan seluruh SKPD pada kegiatan tersebut serta penyampaian kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dalam mendukung Program Minapolitan Perikanan Tangkap baik di Kawasan Zona Inti maupun Zona Pendukung. Rakorda ini tentunya akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan terkait evaluasi dan monitoring yang telah dilaksanakan para instansi terkait. (skn 2014)