Berita Pelabuhan Perikanan
berita PPP. Bajomulyo | 04 November 2016

RAPAT KOORDINASI TENTANG PELAYANAN KAPAL PERIKANAN DI PPP BAJOMULYO

          Pati – Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo pada hari Selasa, 01 November 2016 menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Tentang Pelayanan Kapal Perikanan di PPP Bajomulyo di Kantor Administrasi UPT PPP Bajomulyo – Pati. Peserta Rapat Koordinasi adalah Instansi yang ada dilingkup kerja PPP Bajomulyo yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Kepala UPP Kelas III Juwana, Kepala POS TNI AL Bajomulyo, Kepala Satker PSDKP Juwana, Kepala SATPOL AIR POLRES Pati, Kepala UPT TPI Kab. Pati, Kepala TPI Bajomulyo Unit I dan Kepala TPI Bajomulyo Unit II. Adapun pembicara dalam acara tersebut adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; Tim Ahli Percepatan dan Pengentasan Kemiskinan Gubernur Jawa Tengah serta Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo.

            Dalam pemaparannya, disampaikan oleh Kepala PPP Bajomulyo bahwa ada beberapa pelayanan yang telah dilaksanakan yaitu :

  1. Pelayanan Pemeriksaan Fisik Alat Tangkap Perikanan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan
  2. Pelayanan Pembayaran Retribusi Usaha Perikanan (DU I/II/III)
  3. Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
  4. Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)
  5. Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK)
  6. Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Solar Bersubsidi
  7. Pendataan Produksi Ikan yang di daratkan, dan
  8. Lain – lain semua fungsi pelabuhan

          Pelaksanaan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh PPP Bajomulyo bukanlah tanpa permasalahan, seperti keluhan – keluhan yang selama ini dirasakan dan disampaikan  oleh para nelayan ataupun pemilik kapal diantaranya adalah pengurusan surat – surat yang dirasa masih lambat, tersebarnya instansi terkait yang berhubungan dengan pelayanan kapal perikanan dan dan hal – hal lain yang menghambat dalam pelayanan. Adapun permasalahan lain adalah kejujuran dalam pelaporan oleh pihak nelayan masih rendah yang menyebabkan data produksi maupun data kapal belum valid; Solusi untuk menangani  permasalahan diatas yaitu :

  1. Perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu
  2. Penetapan Aplikasi guna penyeragaman struktur data informasi
  3. Tembusan SIPI yang diterbitkan oleh PTSP diteruskan juga ke Pelabuhan yang menjadi Pangkalan
  4. Perlu disepakati komitmen kerja antar instansi yang melayani untuk tidak melakukan “PUNGLI”
  5. Perlu penambahan anggaran rutin
  6. Perlunya kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan

            Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa tengah sangat mengapresiasi terhadap hal – hal yang telah dilakukan oleh Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo, termasuk telah dibangunnya management Aplikasi PPP Bajomulyo yang memudahkan dalam proses pelayanan kepada nelayan ataupun pemilik kapal perikanan. Dalam kesempatan itu juga disampaikan tentang perlunya pelayanan secara terpadu dengan komitmen bersama antar instansi di lingkup kerja PPP Bajomulyo dengan tidak adanya “PUNGLI” dalam pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu juga, penting untuk segera melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelayanan.

            Kegiatan ini tidak boleh disia – siakan agar segera ditindaklanjuti  seperti apa yang disampaikan oleh Tim Ahli Percepatan dan Pengentasan Kemiskinan Gubernur Jawa Tengah. Apresiasi juga disampaikan atas langkah – langkah yang telah dilaksanakan oleh PPP Bajomulyo dalam rangka percepatan pelayanan perijinan kapal di PPP Bajomulyo dengan mengedepankan Kejujuran dan menghilangkan “PUNGLI”. Perlu juga untuk segera disusun komitmen bersama dalam pelayanan antar semua Stakeholder yang ada dilingkup PPP Bajomulyo sebagai dasar dalam perencanaan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pelabuhan Perikanan. Hal – hal lain yang disampaikan diantaranya adalah agar segera diseragamkan tentang sistem pelayanan terpadu satu atap di sembilan Pelabuhan yang ada di Jawa Tengah dan aplikasi management perikanan yang telah dibangun agar segera diputuskan untuk dilaksanakan di sembilan Pelabuhan Perikanan serta Pelayanan Perbankan dan BPJS untuk diikutsertakan guna mempercepat perijinan – perijinan yang berkaitan dengan Perikanan.

            Semua peserta yang hadir pada prinsipnya sangat mendukung dilaksanakannya pelayanan satu atap yang ada di PPP Bajomulyo yang juga perlu didukung anggaran operasional pelayanan, serta peningkatan sarana dan prasarana agar segera diwujudkan. Tidak adanya anggaran berkaitan dengan biaya pengaturan kapal disaat menjelang hari raya Lebaran sampai sedekah laut di Bajumulyo yang membutuhkan biaya yang besar, merupakan permasalahan tersendiri yang disampaikan oleh peserta agar bisa diakomodir dalam anggaran kedepannya. Semoga point – point yang telah disepakati bersama dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan dapat segera terealisasi demi pelayanan yang lebih baik di masyarakat yang bebas Pungutan Liar. Disepakati pula oleh peserta bahwa dalam waktu dekat akan duduk bersama kembali dalam rangka penyusunan draft komitmen kerja bersama dalam pelayanan terpadu. (Supriyo/ PPP Bajomulyo)

« Kembali