Dalam rangka menjalin hubungan kerja yang harmoni di PPN Tual, pada hari Kamis 20 November 2014 telah dilakukan Rapat Koordinasi antar unit kerja / instansi teknis terkait yang dipimpin Kepala Pelabuhan Perikanan. Acara tersebut membicarakan hal-hal terkait dengan PERMEN 08/MEN/2012 dan lain-lain. Rapat dilaksanakan di Aula Pertemuan PPN Tual dan dihadiri instansi teknis antara lain : UPP Tual, Dinas Perhubungan Kota Tual, PDAM Tual, Syahbandar Pelabuhan Umum, Imigrasi, Bea dan Cukai, LPPMHP, Stasiun SDKP, Bappeda Kota Tual, Dinas Perikanan Kota Tual, Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, Dinas Kesehatan Kota Tual, Imigrasi. Kepala Pelabuhan mempresentasikan bagaimana rencana pengembangan pelabuhan kedepan, mengajak instansi terkait optimis dan berdoa agar operasional pelabuhan kembali normal. Untuk mengantisipasi normalisasi tersebut diharapkan adanya koordinasi dan kesiapan instansi terkait di daerah dan menghilangkan ego-sektoral. Dalam rapat tersebut masing-masing instansi terkait sepakat melakukan koordinasi dalam hal adanya tugas pelayanan yang saling terkait, koordinasi sangat penting guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari terjadi. Pada kesempatan tersebut juga mengemuka bagaima kedepan keberadaan pelayanan kesehatan di pelabuhan perikanan, ketersediaan air bersih yang akan masuk dalam perencanaan kedepan oleh PDAM Kota Tual supaya menjangkau pelayanan sampai ke PPN Tual, ketersediaan layanan BBM di pelabuhan, sehingga dapat menjadikan daya tarik bagi investor yang ingin berinvestasi di pelabuhan. Terkait dengan eksport, Bea dan Cukai juga sepakat akan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan eksport khususnya hasil perikanan. Sedangkan Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara menyoroti pentingnya upaya pemulihan operasional PPN Tual dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat kota Tual dan Maluku Tenggara, sehingga diharapkan Pemda Kota Tual tidak menunggu, tetapi hendaknya proaktif berupaya terus. Peristiwa November 2007 cukuplah menjadi sejarah tetapi hendaknya ada upaya terus menerus dari Pemda dan PPN Tual, apalagi di era pemerintahan sekarang yang lebih berorientasi pada pembangunan kelautan. Acara rakor seyogianya juga dihadiri oleh unsur TNI, Polri, PLN, Pertamina, namun instansi tersebut berhalangan hadir disebabkan adanya aktivitas masyarakat terkair dengan kebijakan kenaikan harga BBM. Kedepan Rapat Koordinasi ini akan lebih diintensifkan dalam bentuk pertemuan bulanan yang pelaksanaannya dilakukan secara bergiliran. Diharapkan dengan adanya pertemuan antar instansi teknis terkait, pelayanan masyarakat khususnya bidang perikanan dapat berlangsung dengan cepat, sebagaimana harapan stakeholder,dan setiap permasalahan dilapangan segera dapat diselesaikan sehingga aktivitas nelayan tidak mengalami hambatan. Semoga......