Banyutowo - PPP Bajomulyo pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2016 bertempat di Balaidesa Banyutowo – Dukuhseti melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Nelayan Terkait dengan Perijinan kapal > 5 GT, yang dihadiri oleh 25 peserta yang terdiri dari nelayan kecil pemilik kapal > 5 GT dengan Narasumber yaitu dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Jawa Tengah; Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo dan Kepala Desa Banyutowo. Adapun tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk memberikan pemahaman kepada nelayan kecil pemilik kapal > 5 GT tentang pentingnya kelengkapan dokumen kapal yang diperlukan selama melakukan penangkapan ikan dilaut dan himbauan agar mereka dapat melengkapi dokumen kapal yang diperlukan tersebut.
Perijinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dari pemerintah terhadap aktivitas yang ada dimasyarakat yang bertujuan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan serta penertiban. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Ijin Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal dengan ukuran > 5 GT s/d 30 GT dan Penerbitan Ijin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan ukuran > 5 GT s/d 30 GT menjadi kewenangan pemerintah Provinsi. Sehingga dengan pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan diharapkan agar para pemilik kapal di bawah 5 GT dapat melengkapi perijinan yang diperlukan dalam melakukan penangkapan ikan dilaut.
Disampaikan pula oleh Kepala desa Banyutowo kepada para nelayan pemilik kapal yang hadir, agar para nelayan dapat menaati aturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab, karena aturan atau hukum yang telah dibuat oleh pemerintah tidak bisa dijawab dengan kesombongan sehingga perlu dibangun kesadaran dalam diri untuk menaati aturan yang ada. Oleh karena itu, diminta kepada para nelayan pemilik kapal untuk dapat melengkapi perijinan terkait dengan kelengkapan dokumen yang diperlukan diatas kapal. Dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan memunculkan harapan dari nelayan yang hadir, agar mereka dapat difasilitasi dengan baik terkait dengan pembuatan perijinan dimana ijin itu harus mudah untuk didapat, murah dari segi biaya dan cepat dalam pembuatannya. Semoga pemerintah dapat menjawab harapan dari nelayan tersebut dengan baik. (Supriyo/ PPP Bajomulyo).