Dalam rangka kunjungan ke Pekalongan secara mendadak staf ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Heryanto Marwoto, Jum’at 15 Agustus 2014 untuk memantau kelangkaan BBM bersubsidi, hampir seluruh wilayah merasakannya kegalauan para nelayan khususnya di wilayah Pekalongan, Batang, Tegal, yang saat ini juga ditangkap oleh Kepala Pelabuhan Nusantara Pekalongan yang memfasilitasi acara pertemuan tersebut. Hadir pada acara tersebut seluruh instansi terkait, antara lain : Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan, Manajer SPBB Makaryo Mino, Manajer SPBB Jasa Mina, Ketua KUD Makaryo Mino, AKR, Perwakilan Dit.KAPI-DJPT, Perwakilan BBPI Semarang, Ketua HNSI, Perwakilan Pemilik Kapal <30GT dan >30GT, Perwakilan PNKT Tegal, Kepala PPP Klidang Lor, Perwakilan Inka Mina serta Pemilik Kapal. Pertemuan dilangsungkan di RM. Sari Raos Pekalongan. Tujuan dari kunjungan ini adalah memantau kondisi dilapangan khususnya kapal Perikanan, kunjungan ini terkait dengan adanya kebijakan Pemerintah yang sudah mulai membatasi penjualan BBM bersubsidi. Dalam sambutannya, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan Ir. Mansur MM, menyampaikan bahwa Pekalongan mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait BBM bersubsidi dengan mengutus Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya datang ke Pekalongan, Beliau menambahkan bahwa pertemuan siang hari ini diharapkan dapat menjelaskan kepada para undangan yang hadir bahwa semua kewenangan ada di BPH Migas dan Pertamina. Sebenarnya data penyaluran BBM bersubsidi kepada nelayan sudah diterima dan juga data kapal yang antri BBM selama 5 hari untuk berangkat melaut. Staf ahli Menteri dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Kapala PPN Pekalongan yang memfasilitasi acara tersebut. Disampaikan juga bahwa pada saat yang sama serentak dikirim tim ke Jawa Timur dan Jawa Barat, sebagaimana dikirimnya tim ke Jawa Tengah. Keinginan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memantau, melihat kondisi yang terjadi di lapangan khususnya kapal perikanan terkait kebijakan Pemerintah yang sudah mulai membatasi penjualan BBM bersubsidi. Pembatasan ini dilakukan kerena untuk tahun ini sampai dengan bulan Agustus, lebih dari separuh alokasi BBM besubsidi telah habis disalurkan sehingga diperkirakan tidak bisa mencukupi hingga akhir tahun, untuk itu Pemerintah membatasi penjualan BBM bersubsidi termasuk premium dan solar. Alokasi untuk kapal-kapal perikanan turun dibandingkan tahun lalu karena harga minyak dunia yang semakin naik, terlebih lagi di surat kabar terlihat antrian panjang untuk kapal perikanan. BBM untuk kapal perikanan bukan untuk komsumsi tapi untuk produksi, khususnya bagi kapal-kapal berukuran di atas 30 GT. Untuk kedepan akan diusulkan subsidi untuk nelayan biarpun kemungkinannya kecil untuk disetujui karena kemungkinan BBM akan naik secara bertahap, namun akan mengupayakan semaksimal mungkin. Pemotongan alokasi sebesar 20% oleh BPH Migas dinilai sangat memberatkan masyarakat, banyak pihak SPBB mengeluhkan kurangnya stok BBM dan membuat antrian panjang di tiap SPBB terlebih kapal diatas >30GT, sementara pasokan hanya untuk memenuhi kebutuhan <30GT. Harapan dari para peserta harga BBM masih tetap sehingga nelayan dapat melaut mencari ikan untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarganya, dalam keadaan seperti ini kebanyakan nelayan tidak bekerja karena menunggu antrian panjang untuk berangkat melaut. Setelah acara selesai dilanjutkan peninjauan lapangan langsung di SPBB Makaryo Mino, SPBB Jasa Mina dan AKR didapingi oleh, Perwakilan Dit. KAPI DJPT, Kepala dan Kasi Tata Operasional PPN Pekalongan dan Perwakilan BBPPI Semarang (Humas PPN Pekalongan).