Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.

Bandung, Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Syafril Fauzi memberikan arahan dalam rangka penetapan dan peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan perwakilan dari 34 provinsi dan UPT Pusat rencananya akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap 816 lokasi pelabuhan se Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pihak terkait dapat memahami landasan hukum dan pentingnya penetapan kelas, salah satunya ketersediaan berbagai fasilitas terutama fasilitas pokok, Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Fungsional.

Dalam arahannya Syafril menyatakan Penetapan kelas merupakan upaya pemerintah melalui Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam mengefektifkan pemanfaatan fungsi pelabuhan baik itu tata kelola kelembagaan maupun fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan.

Peserta yang hadir sangat mendukung kegiatan ini dan meminta diberikan waktu untuk  menyiapkan kesiapan berkas pendukung. Banyak peserta yang mengaku tidak memahami mekanisme pengalihan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kota Ke Pemerintah provinsi.

Kegiatan yang berlangsung di Hottel Harris Bandung selama empat hari ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi pelabuhan yang layak dan tidak layak di tetapkan kelasnya.