Lokasi PPP sekarang adalah tanah timbul yang sebelumnya milik warga, pembangunan pelabuhan dilakukan dengan pengadaan tanah dilanjutkan pembuatan embrio pembuatan kolam. Pada 2006 akhir PPI dikelola Pemerintah Kabupaten Tegal oleh Dinas Kelautan, Perikann dan Peternakan Kabupaten Tegal.

Penyerahan Aset PPI Larangan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2016 yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 130/3698 Tahun 2016 tentang Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasrana Dokumen dari Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.  Tindak lanjut peralihan kewenangan pada tahun 2017 dibentuk UPT baru di lingkup Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah salah satunyan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Larangan dengan dasar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Pada Peraturan Gubernur baru tersebut dinyatakan bahwa PPI Larangan berubah nomenklatur menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan kelas B.